BOP PAUD 2017 Berdasarkan Data Dapodik
PAUD dan Dikmas-Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) kembali melaksanakan Workshop Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD 2017. Program pemantapan penyaluran dana DAK BOP PAUD 2017 itu digelar berbarengan dengan Rakornas PAUD dan Dikmas Regional III di Surabaya, Jawa Timur, 21-23 Februari.
Paparan disampaikan oleh Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Dr. Wartanto di hadapan ratusan penanggungjawab keuangan dan perbendaharaan PAUD Dinas Pendidikan kota dan kabupaten regional III (Jawa Timur, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua).
Disampaikan Dr. Wartanto, sasaran penerima BOP adalah data anak-anak yang terdaftar dalam data pokok pendidikan. Penyalurannya harus tepat sasaran, tidak membedakan swasta dan negeri.
"Mereka terdata dalam Dapodik. Pasti dapat. Kalau masih silfa anggaran BOP-nya, kasihan mereka," ujarnya.
BOP merupakan bantuan operasional non personal. Dapat diberikan kepada berbagai bentuk satuan pendidikan.
"Bentuknya bisa Kelompok Bermain (KB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Kanak-Kanak (TK) dan lain-lain. Yang penting satuan pendidikan itu tercatat memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional (NPSPN). Tujuannya untuk mendukung operasional," paparnya lagi.
Dia juga menyarankan agar pencairan dana BOP mencari institusi perbankan yang tak berbelit-belit dalam proses pencairannya.
"Cari bank yang mudah proses pencairannya.Yang meringankan tidak mengutip uang. Karena bank itu sudah untung dengan dana BOP yang tersimpan," tegasnya.
Saat ini, sambung dia, data Dapodik PAUD baru sekitar 4-5 juta dengan anggaran Rp 5 triliun. "Kalau data Dapodik masuk 10 juta, kami usahakan anggaran BOP sampai Rp10 triliun," tandasnya.
Karena itu, sambung dia, dirinya meminta peserta workshop bantu mendata anak didiknya masuk dalam Dapodik.
Paparan disampaikan oleh Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Dr. Wartanto di hadapan ratusan penanggungjawab keuangan dan perbendaharaan PAUD Dinas Pendidikan kota dan kabupaten regional III (Jawa Timur, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua).
Disampaikan Dr. Wartanto, sasaran penerima BOP adalah data anak-anak yang terdaftar dalam data pokok pendidikan. Penyalurannya harus tepat sasaran, tidak membedakan swasta dan negeri.
"Mereka terdata dalam Dapodik. Pasti dapat. Kalau masih silfa anggaran BOP-nya, kasihan mereka," ujarnya.
BOP merupakan bantuan operasional non personal. Dapat diberikan kepada berbagai bentuk satuan pendidikan.
"Bentuknya bisa Kelompok Bermain (KB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Kanak-Kanak (TK) dan lain-lain. Yang penting satuan pendidikan itu tercatat memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional (NPSPN). Tujuannya untuk mendukung operasional," paparnya lagi.
Dia juga menyarankan agar pencairan dana BOP mencari institusi perbankan yang tak berbelit-belit dalam proses pencairannya.
"Cari bank yang mudah proses pencairannya.Yang meringankan tidak mengutip uang. Karena bank itu sudah untung dengan dana BOP yang tersimpan," tegasnya.
Saat ini, sambung dia, data Dapodik PAUD baru sekitar 4-5 juta dengan anggaran Rp 5 triliun. "Kalau data Dapodik masuk 10 juta, kami usahakan anggaran BOP sampai Rp10 triliun," tandasnya.
Karena itu, sambung dia, dirinya meminta peserta workshop bantu mendata anak didiknya masuk dalam Dapodik.
BOP, lanjut pria yang akrab disapa pak Ses ini, bukan sekedar bantuan operasional. "BOP itu salah satu tujuannya membantu mewujudkan wajib belajar pra SD. Kami siapkan untuk itu," tandasnya. (Tim Warta/KS/Surabaya)
Comments
Post a Comment